Tugas Etika & Profesionalisma TSI – Minggu 2

1. Apa yang dimaksud dengan Audit “Around the Computer ” dan “Through the Computer“?

AAuditing Around the Computer 

  Dengan teknik ini auditor menguji reliability dari computer generatedinformation dengan terlebih dahulu menghitung hasil yang diinginkan daritransaksi yang dimasukkan dalam system, dan kemudian membandingkan hasil perhitungan dengan hasil proses atau output. Jika terbukti akurat dan valid, makadiasumsikan bahwa system pengendalian berfungsi seperti yang seharusnya.Kondisi ini cocok jika system aplikasi otomasi sederhana dan ringkas.Pendekatan ini masih relevan dipakai di perusahaan yang menggunakan softwareakuntansi yang bervariasi dan melakukan proses secara periodic.

B. Audit Through the Computer 

   Teknik ini focus pada testing tahapan pemrosesan computerised, logic program,edit routines dan program controls. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa jika program pemrosesan dikembangkan dengan baik, dan memenuhi edit routinesdan programme check yang memadai, maka error dan kecurangan tidak akanmudah terjadi tanpa terdeteksi.

2. Jelaskan perbedaan Cyberlaw di beberapa negara!

Perbedaan cyberlaw diberbagai Negara : 
Cyberlaw di INDONESIA
 
   Inisiatif untuk membuat “cyberlaw” di Indonesia sudah dimulai sebelum tahun 1999.
Fokus utama waktu itu adalah pada “payung hukum” yang generik dan sedikitmengenaitransaksi elektronik. Pendekatan “payung” ini dilakukan agar ada sebuah basis yang dapatdigunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Karena sifatnya yang generik,diharapkan rancangan undang-undang tersebut cepat diresmikan dan kita bisa maju ke yanglebih spesifik. Namun pada kenyataannya hal ini tidak terlaksana. Untuk hal yang terkait dengan transaksi elektronik, pengakuan digital signature sama seperti tanda tangan konvensional merupakan target. Jika digital signature dapat diakui, maka hal iniakan mempermudah banyak hal seperti electronic commerce (e-commerce), electronic procurement   ( e-procurement ), dan berbagai transaksi elektronik lainnya. Namun ternyata dalam perjalanannya ada beberapa masukan sehingga hal-hal lain pun masuk ke dalam rancangan “cyberlaw” Indonesia. Beberapa hal yang mungkin masuk antara lainadalah hal-hal yang terkait dengan kejahatan di dunia maya ( cybercrime), penyalahgunaan penggunaan komputer, hacking , membocorkan password, electronic banking , pemanfaataninternet untuk pemerintahan (e-government) dan kesehatan, masalah HaKI, penyalahgunaannama domain, dan masalah privasi. Penambahan isi disebabkan karena belum ada undang-undang lain yang mengatur hal ini di Indonesia sehingga ada ide untuk memasukkansemuanya ke dalam satu rancangan. Nama dari RUU ini pun berubah dari PemanfaatanTeknologi Informasi, ke Transaksi Elektronik, dan akhirnya menjadi RUU Informasi danTransaksi Elektronik. Di luar negeri umumnya materi ini dipecah-pecah menjadi beberapaundang-undang.
 
   Ada satu hal yang menarik mengenai rancangan cyberlaw ini yang terkait dengan teritori.Misalkan seorang cracker  dari sebuah negara Eropa melakukan pengrusakan terhadap sebuahsitus di Indonesia. Dapatkah hukum kita menjangkau sang penyusup ini Salah satu pendekatan yang diambil adalah jika akibat dari aktivitas cracking nya terasa di Indonesia,maka Indonesia berhak mengadili yang bersangkutan. Apakah kita akan mengejar cracker inike luar negeri? Nampaknya hal ini akan sulit dilakukan mengingat keterbatasan sumber dayayang dimiliki oleh kita. Yang dapat kita lakukan adalah menangkap cracker  ini jika diamengunjungi Indonesia. Dengan kata lain, dia kehilangan kesempatan / hak untukmengunjungi sebuah tempat di dunia. Pendekatan ini dilakukan oleh Amerika Serikat.
 
Cyber Law di MALAYSIA
 
   Lima cyberlaws telah berlaku pada tahun 1997 tercatat di kronologis ketertiban.Digital Signature Act 1997 merupakan Cyberlaw pertama yang disahkan oleh parlemenMalaysia. Tujuan Cyberlaw ini, adalah untuk memungkinkan perusahaan dan konsumenuntuk menggunakan tanda tangan elektronik (bukan tanda tangan tulisan tangan) dalamhukum dan transaksi bisnis. Computer Crimes Act 1997 menyediakan penegakan hukumdengan kerangka hukum yang mencakup akses yang tidak sah dan penggunaan komputer daninformasi dan menyatakan berbagai hukuman untuk pelanggaran yang berbeda komitmen.Para Cyberlaw berikutnya yang akan berlaku adalah Telemedicine Act 1997. Cyberlaw ini praktisi medis untuk memberdayakan memberikan pelayanan medis / konsultasi dari lokasi jauh melalui menggunakan fasilitas komunikasi elektronik seperti konferensi video. Berikut pada adalah Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 yang mengatur konvergensikomunikasi dan industri multimedia dan untuk mendukung kebijakan nasional ditetapkanuntuk tujuan komunikasi dan multimedia industri. The Malaysia Komunikasi dan Undang-Undang Komisi Multimedia 1998 kemudian disahkan oleh parlemen untuk membentukMalaysia Komisi Komunikasi dan Multimedia yang merupakan peraturan dan badan pengawas untuk mengawasi pembangunan dan hal-hal terkait dengan komunikasi danindustri multimedia.
 
   Departemen Energi, Komunikasi dan Multimedia sedang dalam proses penyusunan baruundang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi untuk mengatur pengumpulan,kepemilikan, pengolahan dan penggunaan data pribadi oleh organisasi apapun untukmemberikan perlindungan untuk data pribadi seseorang dan dengan demikian melindungihak-hak privasinya. Ini to be undang yang berlaku didasarkan pada sembilan prinsip-prinsip perlindungan data yaitu :
 
1. Cara pengumpulan data pribadi
2. Tujuan pengumpulan data pribadi
3. Penggunaan data pribadi
4. Pengungkapan data pribadi
5. Akurasi dari data pribadi
6. Jangka waktu penyimpanan data pribadi
7. Akses ke dan koreksi data pribadi
8. Keamanan data pribadi
9. Informasi yang tersedia secara umum.
 
Council of Europe Convention on Cyber crime (Eropa)
 
   Saat ini berbagai upaya telah dipersiapkan untuk memerangi cybercrime. TheOrganization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah membuatguidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer-related crime, dimana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan laporannya yang berjudul Computer-Related Crime: Analysis of Legal Policy. Laporan ini berisi hasil survey terhadap peraturan perundang-undangan Negara-negara Anggota beserta rekomendasi perubahannya dalammenanggulangi computer-related crime tersebut, yang mana diakui bahwa sistemtelekomunikasi juga memiliki peran penting dalam kejahatan tersebut.Melengkapi laporan OECD, The Council of Europe (CE) berinisiatif melakukan studimengenai kejahatan tersebut. Studi ini memberikan guidelines lanjutan bagi para pengambilkebijakan untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilarang berdasarkanhukum pidana Negara-negara Anggota, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antarahak-hak sipil warga negara dan kebutuhan untuk melakukan proteksi terhadap computer-related crime tersebut. Pada perkembangannya, CE membentuk Committee of Experts onCrime in Cyberspace of the Committee on Crime Problems, yang pada tanggal 25 April 2000telah mempublikasikan Draft Convention on Cyber-crime sebagai hasil kerjanya , yangmenurut Prof. Susan Brenner dari University of Daytona School of Law, merupakan perjanjian internasional pertama yang mengatur hukum pidana dan aspek proseduralnyauntuk berbagai tipe tindak pidana yang berkaitan erat dengan penggunaan komputer, jaringanatau data, serta berbagai penyalahgunaan sejenis.Dari berbagai upaya yang dilakukan tersebut, telah jelas bahwa cybercrime membutuhkanglobal action dalam penanggulangannya mengingat kejahatan tersebut seringkali bersifattransnasional. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah:
  • Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya,   yangdiselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut
  • Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standarinternasional
  • Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenaiupaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungandengan cybercrime
  • Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi
  • Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupunmultilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjianekstradisi dan mutual assistance treaties

 

Perbandingan UU ITE dilingkup Negara ASEAN
Beberapa hal penting yang menjadi perhatian dalam setiap cyberlawdi negara ASEAN, khususnya yang berhubungan dengan e-commerceantara lain;
 
1. Perlindungan hukum terhadap konsumen.
    • Indonesia
       UU ITE menerangkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasiyang                lengkap berkaitan dengan detail produk, produsen dan syarat kontrak.
    • Malaysia
       Communications and Multimedia Act 1998 menyebutkan bahwa setiappenyedia jasa              layanan harus menerima dan menanggapi keluhan konsumen.Sedangkan pada negara          ASEAN lainnya, hal tersebut belum diatur.
2. Perlindungan terhadap data pribadi serta privasi.
     •  Singapura
         Sebagai pelopor negara ASEAN yang memberlakukan cyberlaw yangmengatur e-                    commerce code untuk melindungi data pribadi dan komunikasikonsumen dalam                    perniagaan di internet.
     •  Indonesia
         Sudah diatur dalam UU ITE.
     •  Malaysia & ThailandMasih berupa rancangan,Sedangkan pada negara ASEAN lainnya,            hal tersebut belum diatur.
3. Cybercrime
Sampai dengan saat ini ada delapan negara ASEAN yang telah memilikicyberlaw yang mengatur tentang cybercrime atau kejahatan di internet yaituMalaysia,Singapura, Thailand, Vietnam dan termasuk Indonesia melalui UUITE yang disahkan Maret 2008 lalu.
4. Spam
Spam dapat diartikan sebagai pengiriman informasi atau iklan suatu produkyang tidak pada tempatnya dan hal ini sangat mengganggu.
  •SingapuraMerupakan satu-satunya negara di ASEAN yang memberlakukan hukumsecara     tegas terhadap spammers (Spam Control Act 2007)
  •Malaysia & Thailand
    Masih berupa rancangan.
  •IndonesiaUU ITE belum menyinggung masalah spam.Sementara di negara ASEAN                   lainnya masih belum ada.
5. Peraturan Materi Online / Muatan dalam suatu situs 
Lima negara ASEAN yaitu Brunei, Malaysia, Myanmar, Singapura sertaIndonesia telah menetapkan cyberlaw yang mengatur pemuatan materionline yang mengontrol publikasi online berdasarkan norma sosial, politik,moral, dan keagamaan yang berlaku di negara masing-masing.
6. Hak Cipta Intelektual atau Digital Copyright
Di ASEAN saat ini ada enam negara yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia,Filipina, Malaysia dan Singapura yang telah mengatur regulasi tentang hakcipta intelektual.Sementara negara lainnya masih berupa rancangan.
7. Penggunaan Nama Domain
Saat ini ada lima negara yaitu Brunei, Kamboja, Malayasia, Vietnamtermasuk Indonesia yang telah memiliki hukum yang mengatur pengguna nama domain. Detail aturan dalam setiap negara berbeda-beda dan hanyaKamboja yang secara khusus menetapkan aturan tentang penggunaan namadomain dalam Regulation on Registration of Domain Names for Internet under the Top Level ‘kh’ 1999.
 
8. Electronic Contracting
Saat ini hampir semua negara ASEAN telah memiliki regulasi mengenaiElectronic contracting dan tanda tangan elektronik atau electronik signaturestermasuk Indonesia melalui UU ITE.Sementara Laos dan Kamboja masih berupa rancangan.ASEAN sendiri memberi deadline Desember 2009 sebagai batas waktu bagisetiap negara untuk memfasilitasi penggunaan kontrak elektronik dan tandatangan elektonik untuk mengembangkan perniagaan intenet atau e-commerce di ASEAN.
9. Online Dispute resolution (ODR)
 ODR adalah resolusi yang mengatur perselisihan di internet.
     •  Filipina
        Merupakan satu-satunya negara ASEAN yang telah memiliki aturan tersebutdengan             adanya Philippines Multi Door Courthouse.
    •  Singapura
        Mulai mendirikan ODR facilities.
     • Thailand
        Masih dalam bentuk rancangan.
     • Malaysia
        Masih dalam tahap rancangan mendirikan International Cybercourt of Justice.
     • Indonesia
        Dalam UU ITE belum ada aturan yang khusus mengatur mengenaiperselisihan di                     internet.Sementara di negara ASEAN lainnya masih belum ada. ODR sangat                               pentingmenyangkut implementasinya dalam perkembangan teknologi informasi                   dane-commerce.

 

 

sumber :

 https://www.scribd.com/doc/13263189/Audit-Sistem-Informasi

http://www.academia.edu/7699089/Peraturan_dan_Regulasi_IT

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s